Di sela kerja mampir kesini. Entah kenapa habis baca laporan majalah Tempo edisi Untung Buntung Pandemi jadi sedih, kesel, bingung. Sudah uang negara keluar banyak pesen dan beli APD, tapi APD itu menumpuk di gudang. Ga dipakai, karna katanya bahannya lebih tebel, or somewhat reason. Padahal berjuta-juta APD yang dipesan dan ga dipakai itu, sangat dibutuhkan faskes dan nakes yang kelimpungan nyari dan beli APD.

Anggaran yang digunakan beli APD kemahalan 600M (bayangkan.....), dari hasil audit atau inspeksi pihak berwenang. Pemenang tendernya adalah perusahaan yang tak berpengalaman di bidang kesehatan. Sudah salah tender, kemahalan, kontrak jual belinya nggak jelas, belum lunas dibayar dan lain-lain. Birokrasi macam apa, bisa dibayangkan. Apalagi saya pernah pengalaman dengan kedinasan pemerintah, tau betul gimana proses dan alurnya yang cukup merepotkan. Apalagi ini pengadaan alat kesehatan atau APD.

Tapi dimana hati dan prioritas pemerintah, saat APD yang seadanya harus dipakai nakes dan ratusan nakes terinfeksi bahkan meninggal akibat terinfeksi Covid. Insentif pun sulit turun, bahkan cair dengan nominal yang tak seberapa dengan prosedur sangat ribet. Kalau kata kak Amani, "waktuku habis untuk ngurus revisi persyaratan yang gak jelas untuk insentif yang sedikit. hellow pemerintah."

Apakah nakes mengeluh? Iya, wajar kan sudah 6 bulan berjibaku tapi supportnya gak banyak, sulit dan terbatas. Nakes dan kapasitasnya sebagai manusia, pun faskes sebagai sistem sudah kelelahan. Harus berhadapan dengan pasien setiap hari dengan hazmat yang bikin dehidrasi dan prosedur lepas pakai yang melelahkan. 

Saat ada nakes yang terinfeksi atau isolasi, harus membackup tugas satu sama lain. Risiko pekerjaan? Jelas. Tapi mereka punya hak untuk dilindungi, dijamin kebutuhannya agar pekerjaan yang mereka lakukan lebih terjaga dan lebih mudah dihadapi.

Nggak heran kalau akhirnya banyak faskes dan nakes pontang panting beli APD sendiri, bikin sendiri, dan lain-lain. Bahkan sampai pakai APD daur ulang. Bolehkah kita bertanya dimana peran Menkes dan jajarannya dalam hal ini? 

Harus berapa banyak lagi nyawa yang tumbang karena ketidaksediaan APD terstandarisasi di seluruh faskes?

Saya tau pemerintah sedang bekerja, masih terus bekerja, dan masih ada orang baik yang serius menjaga amanahnya. Tapi entah bagaimana penanganan dan penanggulangan secara terstruktur tidak terlihat. Entah dimana peran orang-orang yang harusnya bisa menyelesaikan kekisruhan ini dengan tepat dan sebaik mungkin. 

SAMPE BINGUNG MAU GIMANA LAGI NULISNYA.

Mengutip kata Pak Pandu, "Birokrasi pemerintah memang lamban, kebanyakan mikirnya. Jadi serba terlambat."

Semoga belum terlambat bagi pemerintah menyelesaikan kesemrawutan ini dan isu-isu tidak penting yang mewarnai berita setiap hari, sebelum semakin banyak nyawa yang terinfeksi dan gugur karena penanganan virus yang tidak tepat. Sebelum semakin banyak rakyat yang tercekik dan 'terbunuh' perlahan akibat kesulitan selama pandemi.

Salam.